Ekologi dan Konsep Pemerintahan

Ekologi Pemerintahan, terdiri dari dua suku kata, yaitu Ekologi dan Pemerintahan. Ekologi adalah bagian dari Biologi murni, yang merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari proses keterkaitan hubungan, baik yang bersifat organisme maupun anorganisme dengan lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Sedangkan Pemerintahan berarti suatu aktifitas, proses, dan institusi yang terbentuk atas dasar kesepakatan Warga Negara yang merupakan pencerminan dari harapan, kebutuhan dan keinginan Warga Negara untuk mewujudkan kehidupan secara tertib, nyaman dan sejahtera atau lebih sederhananya Pemerintahan merupakan suatu bentuk dinamis atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah.

 

1.  pengertian dan ruang lingkup ekologi pemerintahan

 
       Konsep ekologi (ecology) berasal dari kata gerik oikos (rumah) dan logos (pengetahuan). Ekologi merupakan cabang dari Biologi. Secara leksikografi ekologi didefinisikan sebagai cabang biologi berurusan dengan hubungan-hubungan antara organisme dan lingkungan merekaSecara sosiologi ekologi didefinisikan sebagai cabang sosiologi berkaitan dengan jarak dan saling ketergantungan orang dan lembaga. Ekologi Pemerintahan dapat difenisikan sebagai cabang ilmu pemerintahan yang mempelajari pengaruh lingkungan ruang dan waktu terhadap pemerintahan, baik sebagaimana adanya (das sein) maupun sebagaimana diharapkan (das sollen).  

 

2.  Ruang Lingkup Ekologi Pemerintahan

 

         Nilai-nilai lingkungan (ruang dan waktu) yang ditransfer, dipertukarkan, atau ditransformasikan dari lingkungan ke bidang pemerintahan, searah atau timbal balik adalah energi dari lingkungan fisik diwujudkan melalui iptek, suara (vote, dukungan legitimasi) dari lingkungan social diwujudkan dalam bentuk demokrasi dan dalam arti tertentu, rahmat dari lingkungan transedental (Tuhan YME) yang diwujudkan dalam bentuk imtak.

    Dengan melihat definisi kedua kata tadi maka Ekologi Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan manusia, lembaga pemerintahan dan lingkungan alam maupun sosial, antara manusia yang mempunyai sifat-sifat tertentu (komunitas) dan saling menyesuaikan antara manusia dengan lingkungan sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan dari suatu negara. Secara garis besar, menurut pandangan saya pribadi, Ekologi Pemerintahan merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang hubungan pemerintahan dalam arti sempit, yaitu hubungan dari kegiatan yang dilakukan hanya oleh badan Eksekutif. Hubungan pemerintahan dalam arti luas, yaitu hubungan dari kegiatan yang dilakukan oleh badan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Hubungan pemerintah dengan masyarakat dan interaksi pemerintah dengan lingkungan alam yang tujuan akhir dari segala aktifitas tersebut adalah untuk mewujudkan suatu kesejahteraan bagi rakyat.

        Kenapa tujuan akhir dari itu semua adalah untuk mewujudkan suatu kesejahteraan? Karena suatu pemerintahan terbentuk merupakan wujud dari usaha warga negara untuk mengatur kehidupan mereka dan pemerintahan ada karena adanya suatu kekuasaan dan kewenangan. Dan kekuasaan (kemampuan untuk mengatur orang lain) serta kewenangan (kekuasaan yang mendapat legalitas) itu didapatkan dari rakyat yang merupakan pemilik kedaulatan dari suatu negara. Sebagai pemilik kedaulatan, tentunya tidak mungkin mereka semua yang mengatur bersama-sama suatu penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, mereka menyerahkan kewenangan dan kekusaan untuk mengatur suatu negara kepada segelintir orang yang mereka percayai dan mempunyai kemampuan dalam bidang itu.

      Akan tetapi, apa yang terjadi di lapangan pemerintah masih belum bisa mewujudkan atau menciptakan suatu kesejahteraan. Dalam implementasinya, pemerintah belum bisa untuk mewadahi segala aspirasi rakyat. Mereka masih bekerja untuk kepentingan sesaat dan hanya bekerja memperkaya diri mereka sendiri. Pemerintah masih memposisikan sebagai seorang politikus yang bekerja dalam sudut pandang politik. Mereka masih bekerja sebagai seorang pemerintah yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk memerintah dan rakyat tak lebih dari sekedar objek untuk mereka perintah dan mereka paksa untuk melayani dan menghormati mereka.

  

3. konsep Pemerintah dan Pemerintahan dan mengapa pemerintahan itu perlu!
 

        Pemerintahan adalah gejala sosial yang tak terhindarkan dan ada dimanapun. Pemerintahan lahir sebagai kebutuhan manusia, Pemrintahan merupakan organisasi paling tua dimuka bumi.  Pemerintah merupakan organisasi yang dikendalikan oleh seseorang, sekelompok orang, bahkan banyak orang. Pemerintah merupakan satu-satunya organisasi yang memiliki otoritas istimewa. Pemerintah  merupakan organisasi yang memperoleh otoritas tertentu dari Tuhan dan orang banyak. Pemerintah adalah sekelompok orang yang melakukan tugas pemerintahan sebagai wujud dari kontrak sosial. Pemerintah sebagian orang yang memiliki kewajiban menjalankan amanah orang banyak ke arah tujuan yang disepakati. Pemerintahan, adalah proses dimana sekelompok orang yang memiliki kepercayaan mengelola kehidupan kolektif untuk mencapai tujuan bersama secara nyaman dan wajar.  Pemerintahan, merupakan proses interaksi antara sekelompok orang yang memerintah dengan sekelompok orang yang diperintah dalam mencapai tujuan bersama. Pemerintah menjalankan tugas jasa publik dan layanan civil. Pemerintah adalah personifikasi konkrit dari pengelolaan suatu negara.
Pemerintah dalam arti luas adalah keseluruhan cabang kekuasaan yang dibagi dalam bentuk eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pemerintah dalam arti sempit adalah eksekutif saja. Pemerintah menunjukkan badan, organisasi, institusi, lembaga sebagai pelaksana proses pemerintahan. Pemerintahan menunjukkan proses interaksi oleh badan2 pemerintah dengan masyarakat.

      Sebenarnya dan seharusnya pemerintah menyadari bahwa kekuasaan dan kewenangan yang mereka miliki adalah pemberian dari rakyat sehingga kekuasaan dan kewenangan itu harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Menyadari dan bekerja sebagai seorang Negarawan, sehingga mampu untuk berpikir jauh kedepan, memikirkan segala akibat yang akan terjadi dari segala kebijakan yang akan, telah dan sedang mereka putuskan. Bertingkah laku sebagai seorang pelayan, karena upah yang mereka dapatkan adalah uang hasil jerih payah kerja keras dari rakyat. Pada hakikatnya, rakyat membayar orang-orang dalam pemerintahan untuk bekerja melayani mereka selayaknya seorang budak bekerja pada Tuannya, melayani apapun yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ini lah konsekuensi dari seorang Pemerintah, seorang Pegawai Negeri Sipil dan semua yang secara jelas dan nyata dibayar oleh uang rakyat.

 

Pengaruh ekologi pemerintahan
 

     Pengaruh ekologi terhadap pemikiran sosial politik di eropa berasal dari penekanan pada pemikiran di abad 18 dan 19 tentang kemampuan manusia untuk berubah dan menggapai kesempurnaan (perfectibility). Montesquieu menisbahkan peran signifikan pada faktor iklim dan geografis dalam membentuk diversitas kultural dan sosial dan variasi bentuk-bentuk pemerintahan.

 

Good Government dan Good Governance dan pengaruhnya terhadap ekologi pemerintahan

• Konsep good government

       Berdasarkan praktek pemerintahan di berbagai negara ditengarai adanya “bad government”, yang ditandai dengan banyaknya korupsi, kolusi, nepotisme, yang membuat negara mengarah ke kebangkrutan. Oleh karena itu, diperlukan konsep baru mengenai cara berpemerintahan yang baik (good government).

• konsep good governance

    Menurut World Bank, Governance diartikan sebagai ‘the way state power is used in managing economic and social resources for development society’. Dengan demikian,
governance adalah cara, yaitu cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumberdaya2 ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat.
 

     UNDP, mengartikan governance sebagai ‘the exercise of political,economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels’. Kata governance, diartikan sbg penggunaan/ pelaksanaan, yakni penggunaan kewenangan politik, ekonomi dan administratif untuk mengelola masalah2 nasional pada semua tingkatan. 

ciri-ciri pokok bad goverment dan good government

• Bad Government

1. Lamban dan bersifat reaktif
2. Arogan 
3. Korup 
4. Birokratisme 
5. Boros 
6. Bekerja secara naluriah 
7. Enggan berubah 
8. Kurang berorientasi pada kepentingan publik

• Good Government

1. Proaktif
2. Ramah dan Persuasif 
3. Transparan 
4. Mengutamakan proses dan produk 
5. Proporsional dan profesional 
6. Bekerja secara sistemik 
7. Pembelajaran sepanjang hayat 
8. Menempatkan stakeholder & shareholder ditempat utama