Metodologi ilmu pemerintahan

Metodologi ilmu pemerintahan prof tjahya

1. METODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN Tjahya Supriatna
2. FRED N. KERLINGER FOUNDATIONS OF BEHAVIORAL RESERARCH ( 1973 ) METHODS OF KNOWING MELIPUTI : 1. METHODS OF TENACITY 2. METHODS OF AUTHORITY 3. METHODS OF INTUITION 4. METHODS OF SCIENCE METODOLOGI ILMU SESUATU YANG REAL, CHARACTERISTIC AND OUR OPINION ABAUT THEM METODOLOGI MELIPUTI TIGA KOMPONEN : 1. METODOLOGI ILMU 2. METODOLOGI PENELITIAN 3. METODOLOGI PENGAJARAN
3. METODOLOGI METODOLOGI terdiri dari Methodos ( Meta /belum diketahui dan Hodos /Cara atau alat ) dan Logos (logik / rasional ) METODOLOGI adalah Cara atau Alat yang logis ( Know ) yang digunakan oleh seseorang ( knower ) untuk mengetahui terhadap sesuatu ( Knowing ) yang belum diketahui ( Unknown ) untuk menghasilkan pengetahuan ( Knowledge ) KENOWER à UNKNOW ---------à KNOWABLE à KNOWNING àKNOW  KNOWLEDGE
4. BODY OF KNOWLEDGE PEMERINTAHAN FILSAFAT ILMU PEMERINTAHAN BESTUURKUNDE ( PRAKTEK PEMERINTAHAN ) BESTUUR WETENSCHAP ( ILMU PEMERINTAHAN ) BESTUURWETENCHAPPEN ( ILMU-ILMU PEMERINTAHAN )
5. HUBUNGAN ILMU PEMERINTAHAN DALAM ILMU-ILMU LAINNYA ILMU PEMERIN- TAHAN ILMU-ILMU SOSIAL ILMU ALAM ILMU PEMERIN- TAHAN MULTIDISIPIN DAN INTERDISIPLIN INTEGRATIF
6. SIFAT ILMU PEMERINTAHAN DESKRIPTIF PRESKRIPTIF ILMU PEMERINTAHAN EMPIRIS ILMU PEMERINTAHAN NORMATIF ILMU PEMERINTAHAN MULTI DAN INTERDISIPLINER INTEGRATIF ANALISIS
7. METODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN 1. Metode Penelitian Pemerintahan Induktif dan Deduktif ( Postipistic and Natulaistic ) 2. Metodologi Ilmu Pemerintahan untuk BOK dan Fungsi Ilmu Pemerintahan ( Understanding, Descrip- tion and Ekspalantion ) 3. Metode Pengajaran Pemerintahan Metodik dan Didaktik ( Scientific Education )
8. HUBUNGAN METODE PENELITIAN DENGAN METODOLOGI ILMU METODE PENELITIAN METODOLOGI ILMU data Informasi Pengetahuan Body Kons- Ilmu 0f Know- truksi Penge- ledge tahuan diolah diuji dikonstruksi FAKTA PENERAPAN KEBIJAKAN SCEINETIFIC
9. HUBUNGAN FILSAFAT ILMU DENGAN METODOLOGI DAN ILMU ONTOLOGI PENELITIAN dibahas FILSAFAT EFISTEMOLGI METODOLOGI ILMU MOLOGI AKSIOLOGI PENGAJARAN Kuantitatif dan Kualitatif Konstruksi Didaktik Metodik NILAI Body of Knowledge dan Keberfungsian Ilmu Scientific Educational
10. Ontologi Ilmu Pemerintahan Filsafat Ilmu Pemerintahan Epistemologi Ilmu Pemerintahan Aksiologi ilmu Pemerintahan 1.Teori Kebutuhan 2. Teori pelayanan 3. Teori Kinerja 4. Teori Governance Dsb 1. Kepamongprajaan 2. Kebijakan pemerintahan 3. Manajemen Pemerintahan 4. Seni dan teknik Pemerintahan 5. Etika Pemerintahan
11. KEBENARAN ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN 1. POLA PROSEDUR a. Pengamatan b. Percobaan c. Pengukuran d. Survei e. Deduksi f. Induksi g. Analisis danKonklusi 2. TATA KEGIATAN a. Masalah; b. Teori dan Hipotesis c. Data, Fakta dan Pengolahan serta Analisis. d. Penyimpulan 3. TEKNIK a. Wawancara b. Observasi c. Kuesioner d. Dokumentasi 4. ANEKA ALAT/ IINSTRUMEN a. Instrumen Pengukuran b. Komputer C. Human Intrumen d. Dsb KEBENARAN ILMIAH 1. KOHERENSI 2. KOREPONDENSI 3. PRAGMATIS 4. SEMANTIK 5. LOGIKA METODE ILMIAH
12. TEORI PEMERINTAHAN 1. TEORI KEBUTUHAN 2. TEORI PELAYANAN PUBLIK 3. TEORI KEPEMERINTAHAN (GOVERNANCE ) 4. TEORI KINERJA PEMERINTAHAN 5. TEORI NILAI PEMERINTAHAN 6. TEORI KEBIJAKAN PUBLIK 7. TEORI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN 8. TEORI MANAJEMEN PEMERINTAHAN 9. TEORI ETIKA PEMERINTAHAN; 10.TEORI BIROKRASI PEMERINTAHAN 11.DSB GRAND TEORY
13. NILAI KEPEMERINTAHAN ( KEPAMONGPRAJAAN ) 1. VOORUTZIEN (memandang jauh kedepan ( Vision dan Mission 2. COUNDUCTING ( Menciptakan harmonisasi ) 3. COORDINATING ( Mewujudkan Kerjasama untuk kinerja ) 4. FEACE MAKING ( Menciptakan Ketertiban ) 5. RESIDUE ( Pemanfaatan Optimal ) 6. TURBULENCE SERVING ( Memberdayakan ) 7. FREIES ERMESSEN ( Inisiatif Bertindak ) 8. GENERALIST –SPECIALIST 9. RESPONCIBILITY ( Tanggung Jawab ) 10.MAGNANIMOUS THINKING ( berpikir luas dan Besar ) 11.OMNIPRESENCE ( Memposisikan Pamong ) 12. DISTINGUISHED STATEMENSHIP ( Memposisikan Negarawan ) NILAI PEMERINTAHAN
14. No. Dimensi Karakteristik 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kerangka Pemikiran Obyek Forma Obyek Materi Pendekatan Prioritas Perhatian Tujuan Pemerintahan Satuan Populasi Penelitian Pemakai Ilmu Pemerintahan Pendekatan Pengembangan Mendorong Dasar Penelitian 1.Hubungan khalik-makhluk, ius naturae, human nature and instinct, human right dan human needs sampai dengan hubungan pemerintahan mulai dari filsafat ( abstrak sampai seni ( unik dan khusus ). 2. Hubungan antara pemerintahan sampai pada yang diperintah atas jasa politik dan layanan masyarakat. 3. Dunia tawaran, dunia harapan dari pemerintah dan yang diperintah serta dunia nilai dalam hubungan pemerintahan 4. Pendekatan empiris ( proses, perbedaan dan perubahan ) lebih memperhatikan proses daripada hasil, perubahan daripada kemapanan, outcome daripada output. 5.Tujuan bersama melalui mekanisme check and balance 6. Masyarakat yang meliputi pemerintah dan yang diperintah 7.Ilmu bagi yang memerintah dan yang diperintah 8.Appleid Science yang dapat didekati dengan mutidisplin, interdisiplin atau lintas disiplin 9.Metodologi kualitatif, interaksi antara pemerintah dengan Penyelenggaraan sistem Pemerintahan Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang 1945 yang semakin kompleks dan dinamis tampak menjadi suatu fenomena yang sarat dengan persoalan-persoalan sosiologis serta persoalan-persoalan ekonomis. Upaya untuk memahami dan mengungkap fenomena penyelenggaraan sistem Pemerintahan Indonesia juga semakin meluas dan mendalam. Karena itu, perkembangan Ilmu Pemerintahan pun semakin tak jelas batasannya , dan kini berkembang menjadi salah satu pendekatan ilmu yang diperlukan untuk membahas berbagai masalah pemerintahan.

Perkembangan Ilmu Pemerintahan yang tengah memasuki tahapan kritis semakin membutuhkan pemikiran-pemikiran yang komprehensif, dengan melihat realitas bahwa dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan itu terdapat sekian banyak factor, mencakup begitu banyak aspek, dan menunjukkan sederetan masalah yang saling berkaitan. Faktor-faktor yang dimaksud tidak hanya tercakup dalam dimensi internal pemerintahan; namun mencakup pula factor-faktor dalam dimensi eksternal pemerintahan. Dalam dimensi internal pemerintahan, sejumlah factor yang dimaksud adalah:

Ø  organisasi pemerintahan yang tercermin dari struktur organisasi, budaya organisasi dan perilaku organisasi lembaga-lembaga pemerintahan;

Ø  administrasi pemerintahan yang meliputi sumber daya aparatur, sumber daya anggaran, sumber daya kebijakan, sumber daya sarana dan prasarana birokrasi pemerintahan;

Ø  manajemen pemerintahan yang berlangsung dalam pelaksanaan sistem perencanaan, sistem pelaksanaan, sistem pengawasan, sistem pelaporan dan pertanggungjawaban birokrasi pemerintahan;

Ø  kepemimpinan pemerintahan yang mengendalikan struktur birokrasi pemerintahan;

Ø  hubungan pemerintahan yang terjalin di antara lembaga-lembaga pemerintahan negara, di antara lembaga-lembaga pemerintahan dengan masyarakat, dan di antara lembaga-lembaga negara dengan negara-negara lainmya; dan

Ø  sumber daya pemerintahan yang meliputi wilayah negara, rakyat, dan segala sumber daya kenegaraan yang tersusun dari segenap sumber daya manusia dan seluruh sumber daya alam.

Dalam dimensi eksternal pemerintahan, sejumlah factor yang dimaksud tercakup dalam dinamika kehidupan masyarakat di seluruh sektor dan tingkatan yaitu kondisi dinamis kehidupan sosial politik masyarakat; kondisi dinamis kehidupan sosial ekonomi masyarakat; dan kondisi dinamis kehidupan sosial budaya masyarakat.

Bila faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal pemerintahan tersebut disatupadukan sebagai suatu sistem sumber daya kenegaraan, maka dengan sendirinya obyek forma Ilmu Pemerintahan menjadi sangat luas dan bersifat dinamis. Karena itu, diperlukan suatu konsep pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena perkembangan, kebutuhan dan permasalahan pemerintahan. Untuk memperoleh konsep pemahaman tersebut diperlukan berbagai pendekatan yang dapat mengoptimalkan fungsi Ilmu Pemerintahan sebagai salah satu disiplin ilmu yang semakin fungsional bagi penyelenggaraan sistem pemerintahan. Dalam konteks inilah diperlukan suatu konsep pemahaman tentang metodologi Ilmu Pemerintahan.